rentalambulance.life

Bali – Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02 / Menkes / 221/2016 tentang Pembimbing, Pembimbing dan Koordinator, dan Pembina Pembangun Daerah di Kementerian Kesehatan, Pembangun Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan masalah inventaris, melakukan bimbingan dan bimbingan dalam mencapai tujuan upaya untuk mencapai pembangunan kesehatan nasional; mengoordinasikan implementasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan masalah dalam program pembangunan kesehatan di daerah sasaran; dan membuat rekomendasi untuk upaya mempercepat atau meningkatkan area target mereka.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan bimbingan dan bantuan ke 5 provinsi, di mana setiap provinsi memiliki Koordinator Regional yaitu Eselon II dalam Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Provinsi-provinsi ini adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan Koordinator Regional Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Provinsi Bengkulu dengan Layanan Regional Direktorat Layanan Kefarmasian, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Koordinator Regional Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi, Provinsi Bali dengan Koordinator Regional dari Direktorat Alat Kesehatan dan Evaluasi PKRT, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan Koordinator Regional dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan, perlu untuk memantau dan mengevaluasi serta memantau rencana tindak lanjut yang telah disiapkan bersama antara Departemen Kesehatan dan Layanan Kesehatan di daerah binaan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat kesehatan. Untuk alasan ini, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengadakan Rapat Advokasi Regional Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Peralatan Kesehatan dalam Implementasi Program Prioritas Kementerian Kesehatan T.A. 2019.

Pertemuan diadakan pada tanggal 14 s.d. 17 Oktober 2019 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari Direktur Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, peserta regional dari Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Utara; diskusi dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Pengawasan dan Karantina Kesehatan, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Gizi Masyarakat; dan peserta dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, drg. Arianti Anaya, MKM mendapat kesempatan untuk secara resmi membuka pertemuan yang dihadiri oleh pembicara dari Staf Ahli Menteri Kesehatan dan Direktorat Layanan Kesehatan Utama. Pertemuan tersebut juga melibatkan Unit Utama terkait sebagai pendukung program prioritas Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

Pertemuan tersebut diselenggarakan melalui penyampaian materi dari narasumber dengan topik yang mencakup implementasi SPM di bidang Kebijakan Kesehatan dan Percontohan Pusat Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07 / Menkes / 482/2019 dan Implementasi PIS-PK. Selain itu, pertemuan ini juga membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan PIS-PK dari daerah sasaran Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan kolaborasi dan sinergi dapat dihasilkan dengan baik antara Pusat dan Daerah dalam mempercepat pencapaian indikator kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat.

Leave a Reply